Nama : Nadia Ulfha
NPM : 17514743
Kelas : 3PA19
Tanggal Post : 2 Oktober 2016
A. PENDAHULUAN
Hubungan-hubungan
sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan,
antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan
kelompok manusia. Dalam berinteraksi kita harus dapat memiliki komunikasi yang
baik dengan orang lain atau kita harus dapat menciptakan komunikasi yang baik.
Komunikasi
pada hakikatnya adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada
komunikan. Dengan adanya komunikasi, sikap-sikap dan perasaan-perasaan suatu
kelompok manusia atau orang-perseorangan dapat diketahui oleh kelompok-kelompok
lain atau orang-orang lainnya. Hal itu kemudian merupakan bahan untuk
menentukan reaksi apa yang akan dilakukannya.
Dalam
berorganisasi sangat dibutuhkannya kemampuan berkomunikasi. Dimana seseorang
mampu memberikan pesan kepada orang lain. Jika kita dapat berkomunikasi dengan
baik dan memiliki interaksi yang baik maka bisa saja ia memiliki wewenang dalam
suatu perusahaan atau organisasi.
Kali
ini kita akan membahas tentang apa itu komunikasi? Apa perbedaan komunikasi
satu arah dan dua arah? Apakah komunikasi dibuthkan dalam berorganisasi?
B. TEORI
Sarah
Trenholm dan Arthur Jensen (1996) mendefinisikan komunikasi yaitu; “ A process by which a source transmits a
message to a receiver through some channel” (komunikasi adalah suatu proses
di mana sumber mentransmisikan pesan kepada penerima melalui beragam saluran)
Dalam
komunikasi terdapat 2 cara yaitu komunikasi satu arah dan komunikasi 2 arah. Komunikasi
satu arah adalah situasi komunikasi dimana pengirim tidak memiliki kesempatan
untuk mengetahui komunikasi yang berlangsung dari satu pihak saja, yaitu hanya
dari pihak komunikator dengan tidak memberi kesempatan kepada komunikan untuk
memberikan respon atau tanggapan.bagaimana
penerima telah mendekodifikasikan pesannya. Sebaliknya komunikasi dua arah
berlangsung, apabila pengirim cukup leluasa mendapatkan umpan balik tentang
cara penerima menangkap pesan yang telah dikirimkannya.
Seorang
atasan yang memberikan perintah kepada bawahannya atau seorang penceramah yang
sedang memberikan khutbah pada saat sholat jumat atau solat idul fitri, ini
merupakan contoh dari komunikasi satu arah. Sedangkan komunikasi 2 arah
misalnya seksi keamanan berbicara kepada seksi konsumsi untuk melancarkan
kegiatan yang mereka buat, dimana ada timbal balik antara keduanya.
Komunikasi
sangat berperan penting dalam berorganisasi, sebelumnya kita harus mengetahui
dahulu, apa itu organisasi? Organisasi adalah perkumpulan dari manusia yang
tergabung dala suatu wadah dengan maksud untuk mencapai tujuan bersama yang
telah digariskan sebelumnya.
Menurut Bernard,
organisasi adalah suatu system mengenai usaha-usaha kerjasama yang dilakukan
oleh dua orang atau lebih. James D. Mooney merumuskan bahwa organisasi ialah
setiap bentuk perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama.
Komunikasi
organisasi terjadi didalam organisasi ataupun antarorganisasi, bersifat formal
ataupun informal. Semakin formal sifatnya, semakin terstruktur pesan yang
disampaikan. Komunikasi formal adalah komunikasi menurut struktur organisasi :
komunikasi keatas, kebawah, atau horizontal.
Adapun komunikasi
informal adalah komunikasi yang terjadi diluar struktur organisasi. Oleh sebab
itu, komunikasi organisasi melibatkan komunikasi kelompok, komunikasi
antarpribadi, komunikasi intrapribadi, dan komunikasi publik.
C. KASUS
Kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia
masih rentan mendapat pelanggaran. Hal tersebut diungkap dalam laporan koalisi
kelompok masyarakat sipil untuk Universal Periodic Review (UPR) yang dikirimkan
ke Dewan HAM PBB pada 22 September 2016 lalu. Dalam konferensi pers yang
dilaksanakan di Jakarta, Senin, 26 September 2016, koalisi juga mencatat
sejumlah pelanggaran HAM lain yang masih rentan terjadi di Indonesia.
UPR sendiri adalah sebuah mekanisme
yang ada di Dewan HAM PBB yang dimulai pada tahun 2005 sebagai salah satu
proses refreformasi di PBB. Indonesia telah dua kali ditinjau dalam UPR, yakni
2008-2011 dan 2012-2015.
Koalisi yang
terdiri dari Civicus, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Institute for Criminal
Justice Reform (ICJR), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Yayasan
Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (Yappika),
dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia ini mencatat setidaknya 15
laporan yang intinya menegaskan pemerintah Indonesia belum berkomitmen dalam
melaksanakan rekomendasi UPR 2012. Kepala Divisi Riset dan Jaringan LBH Pers,
Asep Komarudin menyebutkan, setidaknya tercatat 72 kasus pelanggaran kasus
pelanggaran hak berkumpul dan berekspresi di Indonesia sejak 2015 hingga
Agustus 2016.
"Para
pelaku, baik pihak kepolisian maupun organisasi massa melakukan tindakan
pelanggaran, seperti pelarangan acara, intimidasi, pembubaran paksa,
penggeledahan ilegal, perusakan alat, pembredelan, dan penangkapan," kata
Asep.
Menurut Asep,
tema yang paling sering menjadi target pelaku pelanggaran biasanya kalangan
minoritas atau kelompok yang dianggap bertentangan dengan negara. Dia mengambil
contoh penangkapan orang yang menggunakan atribut berbau komunisme atau
sulitnya screening pewarta untuk meliput di Papua.
"Di
Papua saja, sejak 2014 sampai 2016 lebih dari 20 kegiatan unjuk rasa yang
dibubarkan. Mayoritas pembubaran tersebut diikuti oleh penangkapan dan perlakuan
kekerasan," ucap Asep.
Menurut Asep, kasus pelanggaran ini
diperkuat dengan adanya regulasi yang menghambat kebebasan berekspresi dan
berkumpul. Regulasi seperti Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik,
pasal defamasi dalam KUHP dan RKUHP, UU Organisasi Masyarakat, Peraturan
Menteri Komunikasi dan Informasi tentang Penanganan Konten Negatif, Qanun Aceh
tentang Hukum Jinayat, serta Peraturan Kapolri dan Kapolda Papua tentang
Penyampaian Pendapat di Muka Umum menjadi pasal karet yang tidak jelas batasannya
sehingga bisa menjerat siapa saja dalam bentuk kriminalisasi.
"Pemerintah Indonesia harus
menuntut pihak-pihak yang melakukan penghentian hak kebebasan berekspresi
secara politik secara damai. Selain itu, ia juga meminta pemerintah mengubah
seluruh regulasi yang membatasi hak kebebasan berekspresi dan berkumpul,"
ucapnya.
Direktur Institute for Criminal
Justice Reform (ICJR), Supriyadi menuturkan pengaturan revisi KUHP yang saat
ini dilakukan pun masih berpotensi menimbulkan tingginya angka penghukuman.
Dengan keadaan seperti ini potensi pelanggaran HAM masih tinggi.
"Beberapa ketentuan penting
dalam revisi KUHP yang sangat penting bagi isu HAM diantaranya ialah masih
adanya hukuman mati," ucapnya.
Sementara itu Muhammad Hafiz aktifis
Human Right Working Group (HRWG) menambahkan biasanya data yang dilampirkan
pemerintah dengan organisasi non pemerintah tak akan jauh berbeda. Namun,
capaian pemerintah terhadap UPR PBB 2012 tentu lebih tinggi ketimbang data yang
dimiliki organisasi non pemerintah.
"Kalau
hasil dari organisasi masyarakat sipil mengimbangi laporan pemerintah nanti.
Mungkin persentase di kami lebih ke tantangan daripada capaian," kata
Hafiz.***
D. ANALISIS
Menurut analisis
saya, dalam kasus ini pemerintah tidak dapat berkomunikasi dengan baik dengan
rakyatnya. Karena disini rakyatnya belum bisa mengungkapkan aspirasinya sesuai
dengan peraturan yang dibuat. Bagaimana peraturan yang dibuat dapat berjalan
dengan baik jika dari pihak pemerintah hanya memberikan komunikasi satu arah,
sedangkan rakyat tidak dapat berpendapat.
Jika dari
komunikasinya saja tidak berjalan dengan baik, bagaimana bisa organisasi dapat
berjalan , sedangkan yang dibutuhkan dalam organisasi yaitu melibatkan komunikasi kelompok, komunikasi
antarpribadi, komunikasi intrapribadi, dan komunikasi publik. Kasus diatas
tidak dapat terselesaikan jika pemerintah hanya memberikan komunikasi satu arah
saja.
E. REFERENSI
Darmono . 2007. Perpustakaan Sekolah Pendekatan Aspek
Manajemen dan Tata Kerja.Jakarta: Grasindo
Laksana, Muhibidin
Wijaya. 2015. Psikologi Komunikasi
Membangun Komunikasi yang Efektif. Bandung : Pustaka Setia
Munandar, Ashar
Sunyoto. 2001. Psikologi Industri dan
Organisasi. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
Pikiran Rakyat. 2016.
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/09/27/kebebasan-berpendapat-masih-rawan-dibungkam-380916
Soekanto,
Soerjono. 2012. Sosiologi Suatu
Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
Septriana, Octi. 2012. http://materikuliahmanagemen.blogspot.co.id/2012/12/komunikasi-1-arah.html
Wiryanto. 2004. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta:
Grasindo
Tidak ada komentar:
Posting Komentar